Ricuh Viral di Sekolah Islam Pamulang, UIN Jakarta Berikan Respons

Polemik mengenai pengelolaan yayasan pendidikan di Indonesia, khususnya antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH), semakin memanas. Peristiwa saling dorong yang melibatkan kedua pihak di Sekolah Islam Pembangunan (SIP), Pamulang, Tangerang Selatan, viral di media sosial dan menarik perhatian publik.

Wakil Rektor II UIN Jakarta, Imam Subchi, mengekspresikan kekecewaannya terhadap situasi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa kunjungan pihak UIN tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai perubahan kepengurusan yayasan yang mendukung sejumlah satuan pendidikan di lokasi tersebut.

"Perubahan kepengurusan yayasan yang menaungi sejumlah satuan pendidikan di lingkungan Ciputat dan Pamulang tersebut telah sah secara hukum dan tercatat resmi dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia," ungkap Imam dalam keterangan tertulis.

Klarifikasi Hukum dari Pihak UIN Jakarta Imam Subchi menegaskan bahwa perubahan yang dicatat dalam AHU per 13 Mei lalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini menunjukkan bahwa yayasan yang mengelola lembaga pendidikan tersebut secara sah berada di bawah pengelolaan UIN.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah ini bukan hanya sebatas administratif, tetapi juga penting untuk memastikan kelayakan dan keamanan aset yang dikelola. Tanah dan aset di sekolah-sekolah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) dan telah terdaftar resmi.

UIN Jakarta melakukan peninjauan ke lokasi setelah muncul informasi, namun mereka dikhawatirkan menghadapi penghadangan dari pihak yang tidak memiliki legal standing. "Kami berusaha melakukan peninjauan, namun sangat disayangkan, kami justru menghadapi penghadangan," kata Imam.

Pengelolaan Aset dan Tanggung Jawab Institusi Imam menegaskan bahwa pengamanan aset bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi terhadap aset negara. Nilai-nilai yang terlibat mencapai ratusan miliar rupiah dan harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Ia menambahkan bahwa tindakan mereka diambil berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Langkah-langkah yang kami ambil adalah tindak lanjut dari berbagai rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal," lanjutnya.

Dalam konteks ini, pihak UIN menekankan pentingnya melindungi aset negara melalui prosedur yang sesuai agar informasi terkait pengelolaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Persetujuan dan Keterkaitan Kelembagaan dalam Yayasan Alwanih, kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah, menyatakan bahwa yayasan yang mengelola satuan pendidikan tersebut memiliki keterkaitan kelembagaan dengan UIN. Struktur yayasan tersebut telah diatur, dengan Rektor UIN sebagai pembina secara ex officio.

Perubahan kepengurusan yayasan telah dilaksanakan dengan sah dan disahkan oleh AHU, sehingga memiliki keabsahan hukum. Ketika berbicara mengenai tanggung jawab, Dede Rosyada, Ketua Dewan Pembina Yayasan, menekankan bahwa pengelolaan sudah diserahkan kepada pemerintah.

"Yayasan Triguna dan YSH telah menyerahkan tata kelola kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku," tandas Dede.

Reaksi dari Yayasan Syarif Hidayatullah di Tengah Polemik Menanggapi klaim UIN Jakarta, perwakilan YSH, Andi, mengungkapkan bahwa tindakan UIN Jakarta telah terjadi dua kali. "Kami sangat mengutuk tindakan ini, karena itu adalah penyerbuan," ungkap Andi melalui akun resmi yayasan.

Andi menjelaskan bahwa penyerbuan berlangsung saat anak-anak sedang belajar, menyebabkan kepanikan di kalangan siswa dan guru. "Anak-anak ketakutan, orang tua panik, bahkan warga sekitar juga merasa terganggu," imbuh Andi.

YSH meminta agar proses hukum yang sedang berjalan di PTUN dan Pengadilan Tinggi Negeri dihormati. Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan meminta aparat hukum melindungi anak-anak serta tenaga pendidikan dari efek psikologis akibat insiden tersebut.