Perpres 111/2025 Ungkap Ancaman LGBT, Respons DPR Terhadap Isu Tersebut

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk periode 2025-2029. Dalam peraturan ini, salah satu fokusnya adalah pengklasifikasian ancaman terhadap negara, termasuk penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sebagai ancaman nonmiliter.

Perpres tersebut disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025. Dalam dokumen itu, ancaman nonmiliter didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak menggunakan senjata tetapi tetap membahayakan kedaulatan negara serta keselamatan publik.

Ancaman nonmiliter tersebut mencakup berbagai dimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan global yang terus berubah dapat berdampak pada stabilitas suatu negara.

Pemahaman tentang Ancaman Nonmiliter dalam Kebijakan Pertahanan Perpres yang mengatur kebijakan ini mengindikasikan bahwa ancaman terhadap negara kini tidak hanya datang dari segi militer, tetapi juga dari berbagai aspek sosial dan budaya. Penyebaran ideologi yang dianggap merugikan, termasuk radikalisme dan teori sesat, dikelompokkan dalam kategori ancaman nonmiliter.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah meningkatnya pengaruh budaya LGBTQ. Organisasi di berbagai kalangan masyarakat mulai menyuarakan pandangannya terhadap kebijakan ini dengan mempertimbangkan efek jangka panjangnya terhadap generasi mendatang.

Ketidaksetujuan terhadap budaya LGBTQ menurut Perpres ini mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianggap berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dikesankan sebagai langkah pemerintah untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai kebangsaan yang dinilai terancam oleh pengaruh budaya asing.

Dukungan Anggota DPR terhadap Perpres Tersebut Beberapa anggota DPR, seperti Oleh Soleh dari Komisi I, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Ia menilai bahwa Perpres tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi penyebaran budaya yang dinilai bertentangan dengan norma masyarakat Indonesia.

Soleh menganggap bahwa penyebaran budaya LGBTQ bisa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap generasi muda. Dalam pandangannya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pengaruh yang dianggap merusak nilai-nilai kebangsaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terpengaruh oleh informasi yang berkaitan dengan LGBTQ. Pengawasan ini diharapkan dapat membentengi generasi penerus dari ancaman yang diperkirakan akan mengganggu perkembangan mereka.

Kritik terhadap Penyebaran Budaya LGBTQ di Indonesia Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, berpendapat bahwa perilaku LGBTQ bisa mengancam keberlanjutan generasi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan yang mengatur kehidupan berkeluarga, dan penyebaran kebudayaan ini dipandang bertentangan dengan hukum yang ada.

Marwan mengungkapkan bahwa jika praktik perkawinan sejenis diperbolehkan, akan terjadi pelanggaran terhadap hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Perkawinan. Dia menegaskan bahwa keberlanjutan keturunan menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan kebijakan.

Menurutnya, kita perlu memikirkan dari mana kelahiran anak akan muncul jika pernikahan sejenis diperbolehkan. Hal ini menjadi indikator penting bagi masa depan negara dalam menjaga kelangsungan generasi yang akan datang.

Implikasi yang Lebih Luas dari Kebijakan ini Peraturan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya untuk memberikan respons strategis terhadap ancaman yang dinilai berakar dari perkembangan sosial. Berbagai upaya diharapkan dapat memberi perlindungan bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga terhadap nilai-nilai yang dipercaya oleh bangsa.

Peraturan ini bukan semata-mata tentang penanganan masalah sosial, melainkan juga menggambarkan pemahaman tentang identitas kebangsaan. Penegasan dalam Perpres ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menjaga apa yang dianggap fundamental bagi masyarakat.

Kebijakan ini mendapat perhatian luas dan menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar mengenai hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dalam konteks sosial yang lebih luas, peraturan ini berpotensi menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun menolak.