Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 diambil keputusan penting pada Selasa (6/10) dengan disahkannya RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam melindungi hak-hak tenaga kerja di Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, di mana delapan fraksi di DPR secara bulat menyetujui RUU tersebut. Penandatanganan ini adalah langkah maju yang diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pekerja.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.












