Dua warga masyarakat adat telah mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini terkait dengan perubahan aturan tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, yang dikenal luas di kalangan masyarakat hukum adat.
Mereka, yaitu Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara dari Suku Dayak Taboyan, Putes Lekas, serta warga Kabupaten Kampar, Riau, yakni Era Purnama Dewi, menginginkan adanya penegasan mengenai perlindungan hak-hak adat mereka. Melalui langkah ini, mereka berharap agar prinsip kearifan lokal dapat diakomodasi dalam undang-undang yang mengatur lahan dan lingkungan.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
