Pemerintah menghadapi tantangan baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan dana untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Pasalnya, keputusan ini mengharuskan pemerintah untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara final dan mengikat.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah akan taat pada putusan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mencari cara untuk menghindari penerapan keputusan MK, yang dianggap sangat serius dan perlu dijalankan dengan baik.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
Login if you have purchased
