Ketua Panja RUU Perampasan Aset Dijabat Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penunjukan ini dilakukan dalam rapat yang melibatkan pimpinan DPR dan kepala kelompok fraksi, dan mendapat respons positif dari peserta rapat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah akademisi dan advokat, Habiburokhman menyampaikan penunjukan ini dengan sambutan hangat di antara rekan-rekannya. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk menyalurkan pandangan masyarakat terkait RUU tersebut.

Sementara itu, Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset. Habiburokhman juga menyatakan rasa syukur terhadap penunjukan ini dan mengajak hadirin memberikan applaud kepada Tandra sebagai bentuk dukungan.

Proses Penunjukan Panja yang Transparan dan Partisipatif Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Panja dilakukan saat DPR sedang dalam masa reses, menandakan efisiensi dalam menjalankan fungsi legislasi. Habiburokhman menyebut keputusan untuk menyesuaikan jadwal RDPU akan memberikan ruang lebih bagi proses pengesahan RUU Perampasan Aset.

Rapat tersebut awalnya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada masa sidang mendatang, namun demi mempercepat proses, direvisi untuk dilaksanakan dalam masa reses. Dengan langkah ini, dia berharap RUU dapat disahkan pada 15 Desember 2026.

Partisipasi elemen masyarakat sangat diutamakan dalam RDPU ini, yang melibatkan organisasi mahasiswa, dosen, dan advokat. Habiburokhman menjelaskan pentingnya masukan dari masyarakat agar RUU dapat lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Komitmen Pengesahan RUU dengan Dukungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset sebelum akhir tahun ini. Janji tersebut disampaikan seiring dengan aksi demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut agar aturan tersebut segera disahkan.

Dalam konteks ini, pimpinan DPR bahkan bersedia menandatangani surat perjanjian, yang menyatakan kesediaan untuk mundur dari jabatan jika komitmen ini tidak ditepati. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Surat perjanjian tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen dari para pemimpin DPR, tetapi juga melibatkan Koordinator AMPB, menunjukkan hubungan sinergis antara legislatif dan masyarakat. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi dalam konteks demokrasi yang partisipatif.

Polemik dan Tantangan dalam Pembahasan RUU RUU Perampasan Aset telah memicu polemik di kalangan masyarakat sipil terkait substansi di dalamnya. Koalisi masyarakat mendesak DPR dan pemerintah untuk membuka draf dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) agar transparansi dapat terjaga.

Melihat draf yang beredar, koalisi menemukan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ada dugaan bahwa DPR menghapus norma terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah, yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap tindakan korupsi.

Kedua, koalisi mencatat adanya upaya untuk mempersempit ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan. Ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, yang menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, kurangnya penanggung jawab yang jelas terhadap lembaga pengelola aset juga menjadi perhatian. Hal ini membuat masyarakat ragu terhadap efektivitas RUU yang dirumuskan jika tidak ada struktur pengelolaan yang solid.

Pembahasan RUU ini pun terus bergulir, dengan banyak pihak yang berusaha memberi masukan. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Direktur Eksekutif Indonesia Millenials Center, menawarkan ide untuk memasukkan tindak pidana judi online ke dalam daftar kejahatan yang bisa dikenai perampasan aset.

Daftar Tindak Pidana yang Masuk dalam RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI mengungkapkan daftar 13 jenis tindak pidana yang dapat terkena perampasan aset dalam RUU ini. Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, dan beberapa tindak pidana lainnya.

Tindakan penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya juga termasuk dalam daftar ini. Selain itu, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, dan perasuransian tidak luput dari perhatian.

Tak hanya itu, dalam daftar tersebut juga terdapat tindak pidana di bidang pertambangan, kelautan, perikanan, serta perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan-kejahatan ini diharapkan dapat diperkuat melalui RUU tersebut.

RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan moralitas publik. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan hasil akhir dari RUU ini dapat mencerminkan aspirasi dan harapan banyak orang.