Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan langkah penting dalam pengaturan permodalan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri BPR dan memastikan bahwa bank-bank tersebut memiliki modal inti yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor perbankan.
Regulasi yang akan mulai berlaku pada 30 Juni 2026 ini menetapkan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, BPR berisiko menghadapi sanksi yang signifikan, termasuk pembatasan dalam kegiatan operasional mereka.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
Login if you have purchased
![Divestasi 62 Juta Saham ABDA oleh OONA Indonesia Hasilkan Rp305 Miliar](https://dermaluz.co.id/wp-content/uploads/2026/10/layar-menampilkan-pergerakan-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-di-gedung-bursa-efek-indonesia-bei-jak.jpeg; charset="utf-8"-350x250.jpeg; charset="utf-8")
