DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji ini disampaikan saat berlangsungnya demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menuntut percepatan pengesahan aturan tersebut di depan Gedung DPR, Jakarta.

Pimpinan DPR berkesempatan melakukan audiensi dengan perwakilan AMPB di tengah Rapat Paripurna. Dalam kesempatan tersebut, ketiga pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk menandatangani perjanjian yang mengikat terkait proses pengesahan UU ini.

Pimpinan DPR yang hadir termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Mereka menjelaskan bahwa langkah kongkrit dalam rangka menyetujui tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset ini adalah dengan menggelar Rapat Paripurna.

Detail Komitmen DPR Terhadap Rancangan Undang-Undang Pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui tenggat waktu penandatanganan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting. Ucapan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menginginkan adanya kepastian hukum terkait dengan aset hasil korupsi.

Dalam audiensi, pimpinan DPR juga menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa jika RUU ini tidak disahkan sesuai jadwal, mereka akan mundur dari posisi mereka, baik sebagai pimpinan maupun anggota DPR. Ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menangani masalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Koordinator AMPB, Supriyoni, atau yang akrab disapa Botok Pati, menegaskan bahwa janji pengesahan ini adalah capaian positif. Ia berharap DPR dapat mengakselerasi penyelesaian RUU Perampasan Aset ini demi kepentingan publik dan era penegakan hukum yang lebih baik.

Perspektif Koalisi Masyarakat Sipil Mengenai RUU Perampasan Aset Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi antikorupsi, mengajukan tuntutan agar DPR dan pemerintah transparan mengenai draf dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ini. Mereka ingin menjamin bahwa proses legislasi berjalan akuntabel dan participatory.

Di dalam koalisi tersebut terdapat beberapa organisasi terkenal seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa isu-isu substansial yang ada dalam RUU diperhatikan dan tidak diabaikan.

Koalisi sipil mengidentifikasi setidaknya tiga poin kritik utama terhadap draf RUU Perampasan Aset versi DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. Pertama, adanya dugaan bahwa DPR menghapus norma terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah yang penting untuk memberantas korupsi.

Substansi yang Dipangkas di Draf RUU Versi DPR Melalui analisis mereka, koalisi menyebutkan bahwa pasal yang terkait dengan perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya telah dihilangkan. Ini dinilai berpotensi menguntungkan oknum yang terlibat dalam praktik korupsi.

Poin kedua yang kritis adalah pengecilan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-conviction based (NCB). Hal ini dinilai membatasi kemampuan untuk menarik aset-aset yang diperoleh secara ilegal.

Koalisi mencatat bahwa ada kekhawatiran bahwa draf DPR tidak akan memfasilitasi penanganan aset berharga yang tidak teridentifikasi kepemilikannya. Ketidakjelasan ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

Masalah Kelembagaan dalam Pengelolaan Aset Hasil Korupsi Salah satu isu yang mengemuka dalam draf DPR adalah ketidakjelasan dalam penugasan lembaga yang akan mengelola aset. Draf versi pemerintah sebelumnya telah menetapkan Jaksa Agung sebagai pengelola aset, namun belum ada jaminan kelembagaan di draf DPR.

Penanggung jawab yang jelas sangat penting agar proses manajemen aset berfungsi efektif dan transparan. Kebingungan ini tentu akan menambah masalah dalam pengelolaan aset nantinya.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar DPR dapat mempertimbangkan kembali berbagai pasal dalam RUU Perampasan Aset. Mereka berkomitmen untuk berjuang demi mewujudkan hukum yang lebih adil dan transparan dalam pemberantasan korupsi.