Kepala BGN Berkomentar Setelah Dilaporkan ICW ke KPK

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan tanggapan positif terhadap laporan yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut mencakup dugaan praktik mark-up dalam proses sertifikasi halal yang direncanakan untuk tahun 2025. Dadan menganggap perhatian ICW pada isu sertifikasi halal merupakan langkah yang baik dan perlu untuk meningkatkan transparansi.

Lebih dalam, Dadan menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal merupakan bagian dari tunggakan anggaran tahun 2025 yang harus diselesaikan pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang ketat oleh lembaga berwenang akan diterapkan dalam setiap transaksi terkait.

Ia juga menekankan bahwa sebelum pembayaran dilakukan, proses akan diawasi oleh lembaga audit seperti BPKP dan APIP. Dadan menyatakan, "Semua transaksi akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar agar tidak terjadi penyimpangan."

Dugaan Mark-Up dalam Proses Sertifikasi Halal Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Dadan Hindayana dan perwakilan PT BKI dari Persero terkait penanganan pengadaan sertifikasi halal yang dianggap bermasalah. Dalam laporannya, ICW mengidentifikasi sejumlah masalah serius yang terjadi dalam proses ini. Dikatakan bahwa ada potensi kerugian negara yang mencapai Rp 49,5 miliar akibat praktik yang tidak transparan.

Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menjelaskan bahwa ada lima paket pengadaan sertifikasi halal dengan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp 200 miliar. Namun, rencana tersebut dikhawatirkan bermasalah, mengingat ada pengurangan tanpa dasar yang jelas yang menciptakan tanggung jawab atas kepemimpinan BGN.

Lebih jauh, dijelaskan bahwa penanggung jawab sertifikasi seharusnya adalah SPPG. Ini karena lembaga tersebut telah menerima insentif yang berarti tidak perlu membebankan biaya ke BGN, menjadikan situasi ini semakin rumit.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal ICW mencatat adanya pemecahan paket pengadaan untuk menghindari tanggung jawab dari keputusan yang diambil oleh Kepala BGN. Pelaksanaan sertifikasi halal itu sendiri juga tidak dijalankan oleh pemenang tender yang seharusnya. Tindakan ini menunjukkan dengan jelas adanya dugaan manipulasi dalam proses lelang dan pemilihan penyedia jasa.

Salah satu poin penting yang diangkat oleh ICW adalah bahwa pemenang tender, PT BKI, tidak terdaftar sebagai penyedia jasa pemeriksaan halal di lembaga BPJPH. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan transparansi dalam proses pengadaan yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan itu, ICW mengindikasikan adanya dugaan mark-up senilai Rp 49 miliar. Menurut perhitungan ICW, nilai pengadaan seharusnya tidak lebih dari Rp 90 miliar, namun pengeluaran yang nyata dari BGN mencapat angka Rp 141 miliar.

Proses Tindak Lanjut dari KPK Menanggapi laporan yang diajukan oleh ICW, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi. KPK berkomitmen untuk transparan mengenai setiap langkah dalam penyelidikan ini dan berjanji akan memberikan informasi berkala kepada pihak pelapor.

Budi menjelaskan bahwa KPK telah melakukan kajian terkait program pengadaan yang dilaporkan. Hasil kajian tersebut mencakup sejumlah rekomendasi untuk Badan Gizi Nasional agar lebih memperhatikan kaidah regulasi dan proses bisnis dalam pengadaan sertifikasi halal.

Dengan demikian, proses penyelidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap praktik tidak etis tetapi juga untuk menyempurnakan sistem yang ada agar lebih baik dan lebih transparan. KPK berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, praktik-praktik korupsi dapat dicegah di masa depan.