Bencana banjir di Bandung telah menjadi isu yang memprihatinkan dan bukan sekadar permasalahan tahunan tanpa penyelesaian. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa kondisi ini dipicu oleh perubahan tata ruang yang tidak terkelola dengan baik dan berkepanjangan.
Dalam berbagai kesempatan, Dedi menunjukkan bahwa situasi ini berdampak pada banyak warga yang mengalami kerugian akibat bencana tersebut. Banyak kawasan yang dulunya merupakan lahan hijau kini telah berubah menjadi permukiman padat yang membuat lahan serapan air berkurang.
“Kawasan Bandung kini sangat minim lahan pertanian dan perairan alami seperti sawah, rawa, danau, yang semuanya telah disulap menjadi permukiman,” terang Dedi dalam pertemuan bersama KPK di Gedung Merah Putih.
Pengaruh Pembangunan Permukiman terhadap Banjir
Pembangunan kawasan permukiman yang tidak terencana telah menyebabkan banyak masalah baru. Dedi menilai bahwa pengurukan tanah dari lokasi lain untuk pembangunan memperparah penurunan permukaan tanah di daerah sekitarnya.
“Tindakan pengurukan ini menyisakan konsekuensi besar bagi wilayah lain yang menyebabkan mereka terjebak dalam genangan air ketika hujan turun,” katanya dengan nada prihatin. Pengambilan tanah dari satu tempat untuk membangun kawasan elite hanya merugikan masyarakat di sekitarnya.
Dedi menggarisbawahi perlunya tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini agar tidak terus-menerus terjadi. Dia mengumumkan rencana untuk merelokasi warga yang tinggal di area berisiko dan mempersiapkan tempat tinggal sementara selama satu tahun.
Solusi Jangka Panjang untuk Penanganan Banjir
Pemprov Jabar mengambil langkah serius dalam penanganan bencana banjir dengan rencana relokasi. Dedi mengungkapkan niatnya untuk membebaskan lahan yang rawan banjir agar bisa dikembalikan ke fungsi alami sebagai ruang resapan air.
“Ini adalah upaya jangka panjang untuk menanggulangi ancaman bencana banjir, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berada dalam keadaan was-was,” ucapnya. Membangun infrastruktur penyerapan air menjadi salah satu fokus utama dalam rencana ini.
Selain itu, Dedi berkomitmen untuk menertibkan alih fungsi lahan agar kembali sesuai peruntukannya. Tindakan ini diperlukan untuk menghentikan praktik penyalahgunaan lahan dan mengembalikan lahan hijau di wilayah Ciwidey.
Langkah-langkah Pemprov untuk Perbaikan Infrastruktur
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menata kembali area yang telah diubah fungsi menjadi permukiman. Dedi menginginkan penataan ini dilakukan demi peningkatan kualitas lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Program ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan pengelola perkebunan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tanah serta memulihkan ekosistem yang telah rusak.
Dedi percaya bahwa pemulihan lahan yang semula dikhususkan untuk hutan dan perkebunan adalah kunci untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. “Kami berkomitmen untuk segera melaksanakan program ini demi kepentingan masyarakat dan lingkungan,” tambahnya.
