Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa Polri mengalami tantangan dalam memberikan respons yang lebih cepat terhadap laporan masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan pemadam kebakaran. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Dedi mengungkapkan bahwa waktu respons dalam penanganan laporan masyarakat masih belum sesuai dengan standar internasional. Standar PBB menetapkan waktu respons ideal di bawah sepuluh menit, sedangkan Polri saat ini masih berada di atas angka tersebut. Ini menjadi salah satu fokus utama untuk diperbaiki ke depannya.
Dedi menunjukkan bahwa masyarakat seringkali memilih untuk menghubungi pemadam kebakaran karena kecepatan respons mereka. Keadaan ini menunjukkan bahwa Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh mengenai cara mereka merespons pengaduan masyarakat.
Inisiatif Peningkatan Layanan Publik Polri
Sebagai langkah awal mengatasi masalah respons yang lambat, Dedi mengarahkan agar layanan call center Polri 110 ditingkatkan. Dia berharap, dengan perubahan yang direncanakan, setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Pembenahan ini, menurut Dedi, mencakup evaluasi internal dengan membuat buku panduan yang menjadi acuan bagi anggota Polri. Melalui buku ini, anggota diharapkan dapat memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
Dedi menjelaskan bahwa pengawasan internal juga akan diperkuat untuk mengatasi keluhan masyarakat mengenai perilaku anggota yang tidak sesuai dengan kode etik. Arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk menciptakan lembaga yang lebih responsif.
Reformasi Internal dan Perbaikan Kinerja
Polri terus berupaya untuk mendorong akselerasi reformasi dalam tubuh lembaga tersebut. Dedi menyampaikan bahwa langkah-langkah perbaikan sudah diambil dengan membentuk tim khusus untuk mempercepat proses reformasi yang diminta oleh masyarakat. Ini menunjukkan komitmen Polri dalam menanggapi tuntutan publik.
Sebelumnya, Dedi menyatakan bahwa setiap masukan dari berbagai pihak, termasuk penggiat HAM, telah dicatat dan menjadi bagian dari penanganan masalah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Polri berusaha untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya.
Kepolisian juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala, mulai dari awal tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki area yang dianggap kurang efektif dalam pelaksanaan tugas Polri.
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Mencapai Tujuan Bersama
Dalam usaha mencapai tujuannya, Polri menggandeng banyak mitra, termasuk tim Litbang dari salah satu media nasional. Kolaborasi ini ditujukan untuk memetakan tugas-tugas utama Polri yang perlu ditingkatkan. Kerja sama semacam ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi.
Beberapa tugas pokok Polri, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan umum, menjadi perhatian utama dalam evaluasi kinerja. Poin tertinggi diraih oleh pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menunjukkan bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari kehadiran Polri.
Dedi menambahkan bahwa respon positif dari masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi indikator keberhasilan yang penting. Hal ini diharapkan bisa mendorong anggota Polri untuk terus bekerja lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
