Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja meresmikan 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 27 SPPG baru di wilayah Polda Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, beliau menegaskan pentingnya peran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, Polri berusaha mendukung berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas juga menjadi bagian penting dalam agenda tersebut, mencerminkan upaya untuk mengatasi masalah gizi di Tanah Air.
Sigit menyatakan bahwa melalui pembangunan SPPG, Polri berupaya menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap makanan bergizi. Dengan total 100 SPPG di Jawa Tengah, jumlah ini menjadikannya yang tertinggi diantara semua Polda, menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan pelayanan terbaik.
Rincian Program dan Manfaat untuk Masyarakat
Saat ini, Polri telah mengembangkan 672 SPPG di seluruh Indonesia, sambil memperkirakan akan memberikan manfaat kepada sekitar 2,35 juta orang. Penyerapan tenaga kerja juga signifikan, mencapai 33.600 orang, yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.
Dari 672 SPPG tersebut, 159 sudah beroperasi, sedangkan 115 masih dalam persiapan dan 371 dalam proses pembangunan. Terbaru, 27 SPPG baru mulai dibangun, menandai langkah lebih lanjut dalam mewujudkan target pembangunan total 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.
Di Polda Jawa Tengah, 32 SPPG yang baru saja diresmikan berpotensi melayani hingga 97.622 penerima manfaat. Proyek ini juga diperkirakan akan menyerap 1.541 tenaga kerja lokal, menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Harapan dan Target Ke Depan Melalui SPPG
Kapolri berharap SPPG yang dibangun oleh Polda Jawa Tengah tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi 400.000 orang, tetapi juga menciptakan 5.000 lapangan kerja. Harapan ini menunjukkan bahwa sektor keamanan dan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Pembangunan SPPG juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak akan akses makanan yang bergizi di tengah tantangan sosial yang ada. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi masalah gizi buruk di masyarakat, terutama pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Kapolri juga menggarisbawahi pentingnya memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan. Hal ini untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disediakan kepada masyarakat, sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan secara optimal.
Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Program SPPG
Untuk memastikan keberhasilan program ini, pengawasan yang ketat diperlukan dalam setiap tahap, mulai dari pembuatan hingga distribusi makanan. Sigit menekankan pentingnya pemantauan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah mereka menerima makanan, untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan bermanfaat.
Proses ini termasuk dalam SOP yang telah disusun, yang mengharuskan petugas melakukan checklist kondisi makanan dan menanyakan tanggapan dari penerima manfaat. Dengan cara ini, Polri berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memenuhi harapan masyarakat.
“Checklist ini sangat penting untuk memastikan setiap harinya kita melakukan kontrol. Dengan pendekatan ini, kami optimis bahwa SPPG dapat memberikan impak positif sesuai harapan masyarakat,” ungkap Sigit pada acara peresmian tersebut.
