Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk memangkas target program sekolah swasta gratis yang direncanakan pada tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat, berdampak langsung terhadap anggaran APBD DKI Jakarta.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, sebelumnya program ini ditargetkan menyasar 260 sekolah, namun kini jumlah tersebut harus dikurangi menjadi hanya 100 sekolah pada tahun ini. Penyesuaian ini menjadi langkah rasionalisasi yang diperlukan untuk mengatasi pengurangan dana yang signifikan.
Keputusan pemangkasan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua siswa yang mengandalkan sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan. Meskipun jumlah sekolah yang dimasukkan dalam program ini berkurang, Atika menekankan bahwa mereka tetap berusaha untuk meningkatkan angka tersebut seiring dengan perkembangan keuangan daerah.
Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya pada Pendidikan di Jakarta
APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, mengalami penurunan drastis sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini sangat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Dengan penurunan DBH yang teramati, Pemerintah Provinsi harus merestrukturisasi anggaran dan memprioritaskan pengeluaran. Akibatnya, dana yang tersedia untuk mendukung program pendidikan, seperti sekolah swasta gratis, menjadi terbatas.
Walaupun program ini terpaksa dikurangi, Atika menegaskan bahwa seiring waktu, penambahan jumlah sekolah yang disasar akan dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Hal ini merupakan indikasi upaya pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan meskipun dalam kondisi keuangan yang sulit.
Pembagian Anggaran dan Fungsi Dana Bagi Hasil
Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami penurunan drastis, dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun pada 2026. Ini adalah indikasi bahwa ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat sangat berpengaruh pada stabilitas keuangan daerah.
DBH Pajak yang mengalami penurunan terbesar hingga Rp14,79 triliun menggambarkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan status pendidikan yang mungkin terpengaruh oleh ketidakstabilan anggaran.
Rasionalisasi anggaran dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tetap dapat beroperasi meskipun dalam kondisi keuangan yang ketat. Dengan pengurangan ini, diharapkan pemprov akan fokus pada optimalisasi penggunaan dana yang ada.
Langkah Kongkret Menuju Peningkatan Pendidikan di Jakarta
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan jumlah sekolah yang terlibat dalam program gratis pada tahun-tahun mendatang. Dari 40 sekolah pada tahun 2025, program ini akan meningkat menjadi 100 sekolah di tahun 2026.
Atika meyakinkan bahwa selama kondisi keuangan membaik, mereka akan berusaha agar lebih banyak sekolah bisa diikutkan dalam program tersebut. Ini adalah langkah positif yang menunjukan bahwa pemerintah tetap peduli terhadap akses pendidikan bagi masyarakat.
Selanjutnya, pengelolaan sekolah swasta gratis perlu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari program yang diimplementasikan pemerintah dengan baik.
