Bagi Indonesia, amandemen kesehatan global baru-baru ini bukan sekadar peraturan baru, tetapi juga sebuah tantangan dan kesempatan besar yang harus dimanfaatkan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan keragaman hayati yang tinggi, negara ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan.
Pada saat yang sama, posisinya sebagai anggota G20 dan pemimpin di Selatan Global mengharuskan Indonesia berada di garda terdepan dalam negosiasi yang berpotensi memengaruhi tata kelola kesehatan dunia di masa depan. Keterlibatan aktif dalam mendiskusikan isu-isu kesehatan mendesak menjadi sangat relevan bagi setiap individu dan masyarakat.
Amandemen tersebut mencakup penambahan kategori darurat pandemi, memperkuat kewajiban untuk meningkatkan kapasitas, dan menegaskan pentingnya kesetaraan akses. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk menyesuaikan hukum domestiknya yang lebih menekankan kedaulatan data serta sumber daya biologis sambil tetap memenuhi kewajiban berbagi dengan cepat demi kepentingan global.
Sejarah kedaulatan kesehatan Indonesia memberikan gambaran jelas mengenai keberatan negara terhadap setiap kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menolak untuk membagikan sampel flu burung H5N1 dengan alasan bahwa hal itu dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi asing tanpa memberikan manfaat bagi bangsa sendiri. Akibatnya, istilah “kedaulatan virus” mulai melekat dan menjadi panduan bagi kebijakan saat ini.
Keberatan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 yang mengharuskan adanya persetujuan presiden sebelum data atau sampel dapat dikeluarkan dari negara. Namun, ketentuan amandemen IHR mengharapkan kecepatan dalam pelaporan yang diperlukan, di mana informasi harus diberikan dalam hitungan jam, bukan menunggu proses birokrasi yang panjang.
Ketegangan antara kedaulatan dan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban internasional inilah yang mendorong munculnya solusi hukum yang inovatif. Hal ini termasuk menetapkan mekanisme darurat yang mampu menjaga kedaulatan tetapi tidak menghambat kewajiban internasional yang harus dipatuhi. Gustav Radbruch pernah menegaskan bahwa hukum tanpa keadilan kehilangan esensinya; dalam konteks ini, keadilan berarti melindungi warga dunia dari ancaman wabah sambil menjaga kesejahteraan bangsa dari eksploitasi sumber daya.
Di balik debat teknis tersebut, terdapat perdebatan filosofis yang lebih dalam mengenai bagaimana negara memahami keadilan dan solidaritas. Konsep yang diusung John Rawls tentang “tabir ketidaktahuan” menunjukkan bahwa aturan yang adil akan lahir ketika orang tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini, jika negara maju bersedia berempati di balik tabir tersebut, mereka dapat memahami betapa rentannya posisi negara berkembang saat akses vaksin ditentukan oleh mekanisme pasar.
Hans Kelsen mengedepankan pandangan bahwa kepastian hukum adalah syarat utama untuk membangun tatanan internasional. Amandemen IHR mencerminkan keinginan dengan memperjelas kewajiban yang ada, menetapkan prosedur yang jelas, serta memberikan legitimasi hukum yang mengikat secara internasional. Namun, tanpa keberanian politik yang kokoh, kepastian hukum tersebut bisa menjadi tidak berarti.
Menelusuri Implikasi Amandemen terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional
Amandemen ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban internasional tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kebijakan kesehatan nasional. Hal ini mengharuskan setiap negara untuk mengembangkan sistem kesehatan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi darurat. Dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat, langkah-langkah yang perlu diambil menjadi semakin penting.
Pemerintah harus meningkatkan kapasitas kesehatan, baik dari segi infrastruktur maupun dalam hal pelatihan tenaga kerja kesehatan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem kesehatan negara siap menghadapi berbagai kemungkinan ancaman penyakit yang muncul. Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan juga perlu digalakkan demi menghasilkan solusi inovatif dalam menanggulangi pandemi.
Disamping itu, juga penting bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Kerjasama ini akan menciptakan sinergi yang baik dan berkesinambungan dalam menanggapi masalah kesehatan global, termasuk kesiapan dalam menghadapi penyebaran virus. Kolaborasi lintas sektor yang efektif bisa meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kesehatan Publik
Selain kebijakan dari pemerintah, keterlibatan masyarakat juga sangat krusial dalam upaya menjaga kesehatan publik. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memahami bahaya penyakit harus ditingkatkan. Kesadaran kolektif mengenai kesehatan bisa membantu dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit.
Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan kesehatan juga dapat meningkatkan keefektifan program-program yang diimplementasikan. Suara dan masukan dari komunitas lokal memainkan peran besar dalam menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan tantangan kesehatan yang dihadapi. Partisipasi aktif ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih bersikap proaktif.
Namun, untuk memastikan keterlibatan masyarakat yang efektif, informasi yang jelas dan akurat harus disampaikan. Memperkuat saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjamin bahwa informasi tentang kesehatan dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Dengan cara ini, setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan bersama.
Membentuk Kebijakan Berkelanjutan dalam Kesehatan Global
Kebijakan kesehatan yang berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi tantangan kesehatan global ke depan. Setiap negara perlu memikirkan strategi jangka panjang yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan saat ini tetapi juga memperhitungkan potensi ancaman di masa depan. Kebijakan yang tangguh dan adaptif akan memungkinkan negara untuk siap menghadapi krisis kesehatan apapun.
Pembangunan kapasitas yang konstan dalam sistem kesehatan, riset, dan pengembangan infrastruktur kesehatan menjadi komponen penting dalam pembentukan kebijakan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul secara global. Investasi dalam kesehatan harus menjadi prioritas utama, baik dalam anggaran negara maupun melalui kolaborasi internasional.
Secara keseluruhan, amandemen IHR memberikan kesempatan bagi negara untuk memperkuat fondasi kesehatan global dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, upaya kolaboratif antara negara, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci menuju masa depan yang lebih sehat dan aman.
