Bupati Sukoharjo Diduga Menerima Upah Pungut Rp2,93 M dalam 5 Tahun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, diduga terlibat dalam praktik pungutan liar yang merugikan keuangan daerah. Dalam periode 2021 hingga 2026, total penerimaan dari setoran yang diterimanya mencapai angka fantastis, yaitu Rp2,93 miliar yang berasal dari berbagai sumber.

Pemaparan ini diungkap oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam sebuah konferensi pers. Ia menegaskan bahwa praktik pungutan liar ini mengemuka dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya dalam mengawasi korupsi di sektor pemerintahan daerah.

Penjelasan Mengenai Dugaan Pungutan Liar oleh Etik Suryani Selain menerima setoran besar, Etik Suryani juga diduga memerintahkan bawahannya, Tri Mulyo, untuk mengelola 'Setoran Rutin OPD'. Hal ini menunjukkan adanya struktur yang terorganisir dalam pengumpulan setoran tersebut.

Asep menambahkan, setoran ini diduga merupakan 'warisan' dari praktik serupa yang diterapkan oleh Bupati sebelumnya. Di sinilah terlihat pola tindakan yang berulang dalam pengelolaan internal pemerintahan.

Dari keterangan yang disampaikan oleh KPK, diketahui bahwa ada kode yang digunakan oleh ETS untuk mengarahkan bawahannya dalam mengumpulkan setoran. Kode tersebut secara tidak langsung menunjuk pada penerapan kebijakan yang tidak etis.

Masyarakat pun semakin khawatir dengan kinerja pemerintah daerah ketika praktik pungutan liar terungkap ke permukaan. Ini adalah sinyal peringatan bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran daereah.

Kesaksian Mengenai Pengumpulan Setoran Rutin dari OPD Melalui pengumpulan informasi, pihak KPK menemukan bahwa Tri Mulyo selalu mengumpulkan setoran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahun, terutama menjelang tahun baru dan Tunjangan Hari Raya (THR). Praktik ini menciptakan beban tambahan bagi pegawai pemerintahan, yang seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka.

Asep menerangkan bahwa total jumlah setoran yang berhasil dikumpulkan oleh Tri Mulyo hingga saat ini mencapai Rp840 juta. Angka ini menunjukkan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh ETS dan bawahannya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Di balik itu semua, ada dugaan bahwa setoran ini juga melibatkan pengeluaran fiktif dan markup pengadaan yang dilakukan oleh Bagian Umum Pemkab Sukoharjo. Ini menandakan adanya manipulasi yang lebih dalam dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tentu saja, temuan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka berharap adanya reformasi untuk mencegah terulangnya praktik korupsi yang serupa di masa mendatang.

Tindakan KPK dan Harapan Masyarakat Dengan adanya pengungkapan ini, KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti praktik korupsi di wilayah pemerintah daerah. Mereka mengharapkan profesi yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran diantara para penyelenggara negara.

Harapan masyarakat kini semakin besar agar tindakan hukum yang tegas diambil untuk menuntaskan masalah korupsi. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi salah satu faktor kunci dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap menitip keuangan negara.

Dimana pun praktik ini terdeteksi, penegakan hukum diharapkan dapat berlangsung secara adil dan transparan. Masyarakat pun kini lebih cerdas dalam meminta pertanggungjawaban dari para pejabat publik yang mereka pilih.

Aspirasi publik menjadi indikasi penting bagi penguatan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas. Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap berperan serat partisipatif dalam pengawasan pemerintahan.